PM Australia Tegaskan AI Bukan Ancaman, Siapkan Aturan Baru untuk Lindungi Kreator dan Industri

SYDNEY - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) bukan ancaman bagi masyarakat maupun dunia kerja. Menurutnya, teknologi tersebut justru dapat menjadi pendorong produktivitas, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kemampuan strategis Australia.

Pernyataan itu disampaikan Albanese saat memperkenalkan kerangka kebijakan baru terkait pengembangan AI di University of Sydney, Rabu (15/7/2026).

Dalam rencana tersebut, pemerintah Australia akan menyusun standar baru bagi operasional pusat data yang menjadi infrastruktur utama pengembangan AI. Salah satu aturan yang disiapkan adalah kewajiban bagi pusat data untuk mengurangi penggunaan air serta memastikan ketersediaan sumber energi yang memadai.

Usulan standar tersebut akan dibawa ke pertemuan kabinet bersama para pemimpin negara bagian dan wilayah Australia guna mendapatkan dukungan nasional.

Selain mengatur infrastruktur teknologi, pemerintah Australia juga menyoroti perlindungan hak cipta di era AI.

Albanese menegaskan perusahaan teknologi tidak boleh menggunakan karya kreator Australia, seperti buku, musik, karya seni, maupun produk jurnalistik, untuk melatih sistem AI tanpa izin dari pemilik hak.

"Tidak ada perusahaan yang boleh menggunakan buku, musik, seni, atau berita Australia untuk membangun atau melatih AI tanpa kendali dari para kreatornya," ujar Albanese.

Ia memastikan para penulis, musisi, dan seniman tetap memiliki kendali atas karya mereka, termasuk dalam menentukan nilai serta mekanisme lisensi dengan perusahaan teknologi.

Pemerintah Australia juga akan membentuk Office of AI yang berada di bawah Departemen Perdana Menteri dan Kabinet.

Lembaga tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan AI yang berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, energi, perubahan iklim, hak cipta, hingga pertahanan.

Albanese mengatakan Australia perlu segera membangun kepercayaan publik terhadap teknologi AI sebelum investasi besar di sektor tersebut berkembang semakin luas.

"Kita memiliki kesempatan untuk menetapkan legitimasi sosial AI sebelum investasi besar menjadi permanen," katanya.

Meski kerangka awal telah diumumkan, pemerintah Australia belum merinci aturan mengenai undang-undang AI, insentif pajak, perlindungan konsumen, maupun dampak otomatisasi terhadap pekerja.

Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai pihak sebelum rancangan aturan diajukan ke parlemen.

Albanese menegaskan pemerintah tidak melihat AI sebagai ancaman terhadap pekerjaan, melainkan sebagai alat yang dapat membantu menciptakan peluang kerja baru.

"Kita tidak boleh memperlakukan AI sebagai ancaman bagi pekerjaan yang baik. Kita harus menggunakannya sebagai instrumen untuk membantu menciptakan pekerjaan tersebut," ujarnya.