Menteri Jumhur Dorong Pengelolaan Lingkungan Jadi Motor Ekonomi Hijau

BANDUNG - Pemerintah melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya pengelolaan sampah, pengurangan emisi, hingga pemanfaatan karbon dinilai dapat menjadi bagian dari solusi ekonomi masa depan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat bertemu dengan sejumlah kepala daerah serta perwakilan pemerintah daerah di Jawa Barat, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Jumhur, dunia kini menghadapi tiga persoalan besar yang saling berkaitan, yakni perubahan iklim, menurunnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Karena itu, pengelolaan lingkungan perlu diarahkan agar tidak hanya berfokus pada penanganan dampak, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi.

Ia mencontohkan persoalan gas metana yang berasal dari timbunan sampah. Jika tidak dikelola, gas tersebut dapat memperburuk dampak lingkungan. Namun dengan teknologi yang tepat, metana dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi sekaligus menghasilkan nilai ekonomi melalui mekanisme karbon.

Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), upaya pengurangan emisi dapat dicatat dan menjadi bagian dari skema pembiayaan lingkungan di daerah.

“Berbagai kegiatan seperti pengolahan sampah menjadi energi, penghijauan, hingga pemulihan kawasan mangrove berpotensi menghasilkan pengurangan emisi yang memiliki nilai ekonomi,” kata Jumhur.

Ia juga menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pihak yang melanggar aturan lingkungan. Menurutnya, keberhasilan menjaga kualitas lingkungan membutuhkan keterlibatan semua unsur masyarakat.

Di sisi lain, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Agus Rusly menyampaikan perlunya percepatan penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Ia mengatakan sistem pengelolaan sampah ke depan harus mengutamakan pendekatan terpadu yang mampu mengurangi dampak pencemaran sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

“Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang mampu menciptakan lapangan kerja hijau,” ujarnya.

Dalam agenda tersebut, sejumlah pemerintah daerah turut memaparkan inovasi masing-masing. Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menjelaskan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah berjalan di sekitar 200 desa.

Program tersebut memberikan insentif kepada warga yang aktif memilah sampah. Masyarakat memperoleh poin dari kegiatan tersebut yang kemudian dapat ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan juga menyiapkan rencana pemanfaatan gas metana dari TPA sebagai sumber energi bagi masyarakat sekitar.